Medan - Tim advokat mantan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust Karo-Karo, meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dalam perkara dugaan korupsi bantuan penguatan ekonomi korban banjir bandang tahun 2024.
Permohonan tersebut disampaikan tim advokat dari Law Office Dwi Ngai Sinaga, SH, MH & Associates dalam nota pembelaan (pledoi) yang dibacakan di ruang sidang Cakra VII, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (19/10).
Dalam persidangan, tim advokat yang terdiri atas Rudi Zainal Sihombing, SH, MH, Dwi Ngai Sinaga, SH, MH, dan Benri Pakpahan, SH, MH, menilai jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Samosir belum membuktikan unsur perbuatan melawan hukum, niat jahat (mens rea), maupun kerugian keuangan negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada terdakwa.
Rudi mengatakan argumentasi pembelaan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang menurut tim advokat terungkap selama persidangan.
Mengenai kedudukan terdakwa dalam program bantuan tersebut, tim advokat menyatakan Fitri hanya menjalankan fungsi koordinasi dan pemantauan wilayah, bukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maupun pengelola keuangan.
Rudi menjelaskan dana bantuan sebesar Rp1,515 miliar untuk 303 kepala keluarga korban bencana disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial RI melalui mekanisme transfer ke rekening masing-masing penerima di Bank Mandiri KCP Pangururan.
Menurut tim advokat, dana tersebut tidak pernah masuk ke kas Dinsos PMD Kabupaten Samosir.
"Terkait pemindahbukuan dana dari rekening penerima ke rekening BUMDes Bersama (BUMDes-MA) Marsada Tahi, Rudi menyebut kebijakan tersebut didasarkan pada notulen rapat koordinasi bersama para kepala desa pada 2 September 2024," tegasnya.
Menurut dia, langkah itu bertujuan memastikan bantuan digunakan untuk pengadaan sarana pertanian dan usaha guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat sesuai peruntukannya.
Dalam pledoinya, tim advokat juga menyatakan surat permohonan pemindahbukuan yang diajukan Dinsos PMD bersifat administratif, sedangkan pelaksanaan transaksi berada pada pihak perbankan.
Tim advokat turut membantah tuduhan penerimaan uang dari penyisihan dana sebesar 15 persen atau sekitar Rp179 juta, dengan bagian yang dituduhkan kepada terdakwa sebesar Rp59,9 juta.
Mereka mengacu pada keterangan tiga kepala desa dari Desa Siparmahan, Dolok Raja, dan Sampur Toba yang hadir dalam pertemuan pada 24 Oktober 2024.
Menurut tim advokat, ketiga kepala desa tersebut menyatakan di bawah sumpah tidak pernah melihat penyerahan uang maupun amplop cokelat kepada terdakwa.
Selain itu, tim advokat mempersoalkan rekaman suara tertanggal 26 Februari 2025 yang diajukan JPU sebagai alat bukti.
Rudi mengatakan pihaknya menilai rekaman tersebut diperoleh tanpa prosedur hukum yang sah sehingga meminta majelis hakim menilai keabsahan dan kekuatan pembuktiannya.
Mengenai klaim kerugian keuangan negara sebesar Rp516,29 juta berdasarkan laporan akuntan publik, tim advokat menilai angka tersebut merupakan hasil perhitungan selisih dokumen yang belum menggambarkan kerugian nyata akibat perbuatan terdakwa.
Mereka juga menyatakan barang-barang bantuan telah disalurkan dan diterima masyarakat penerima manfaat. Karena itu, menurut, tim advokat perhitungan kerugian tersebut perlu dinilai bersama bukti penyaluran bantuan dan pertanggungjawaban pidana terdakwa.
Berdasarkan argumentasi tersebut, tim advokat meminta majelis hakim menyatakan terdakwa Fitri Agust Karo-Karo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU serta membebaskannya dari seluruh dakwaan (vrijspraak).
"Kami juga memohon agar majelis hakim memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan serta memulihkan hak, harkat, dan martabatnya," kata Rudi.
Sebelumnya, JPU Kejari Samosir menuntut Fitri Agust Karo-Karo, dengan pidana penjara selama empat tahun dalam perkara dugaan korupsi program bantuan penguatan ekonomi korban bencana di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.
JPU Herman Ronald dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin, juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp250 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 90 hari.
Selain itu, JPU menuntut Fitri membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp516.298.000. Setelah dikurangi uang sebesar Rp22.500.000 yang telah dititipkan pada Rekening Penyimpanan Lain (RPL) Kejari Samosir, sisa uang pengganti yang harus dibayar terdakwa sebesar Rp493.798.000.
JPU menyatakan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.
Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, JPU menuntut agar kekurangannya diganti dengan pidana penjara selama dua tahun. (arn)
