 |
| Papan proyek pembangunan DTW Pallombuan. |
Dilansir dari medanbisnisdaily.com, mereka menuntut aparat penegak hukum (APH) memeriksa dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Samosir.
Ketua DPP SAPMA PJBB, Devin Hutabarat, mengatakan, aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap penggunaan anggaran publik di sektor kepariwisataan.
Dikatakannya, fokus aksi menyoroti pembangunan fasilitas rekreasi penunjang kegiatan wisata di DTW Pantai Pallombuan, Kecamatan Palipi, yang bersumber dari anggaran tahun 2024 senilai Rp 2,6 miliar lebih.
"Proyek tersebut dikerjakan tahun 2024 lalu, namun kondisinya sudah mulai mengalami kerusakan," sebutnya.
 |
| Sapma PJBB gelar unjuk rasa di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Samosir |
Dengan kondisi proyek saat ini, ditegakkan Devin, sebagai pertanda bahwa pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan standar spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak.
"Kami meminta Kejaksaan Negeri Samosir segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Samosir, unsur kegiatan, serta pihak rekanan, untuk dimintai keterangan atas realisasi anggaran proyek tersebut," jelasnya lagi.
Menurut Devin, SAPMA PJBB menilai ada indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran pembangunan fasilitas rekreasi penunjang wisata dimaksud.
"Karena itu, kami mendesak agar aparat penegak hukum memerikasa Kadisbudpar Samosir dan tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum," tegasnya.
Ditambahkan juga, pihaknya tidak menuduh secara membabi buta, tapi berdasarkan data dan hasil pemantauan lapangan.
"Kuat dugaan bahwa proyek ini tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan terindikasi merugukan keuangan negara," terang Devin.
Selain mendesak penyelidikan terhadap penggunaan anggaran, DPP SAPMA PJBB juga meminta Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom melakukan evaluasi jabatan terhadap bawahannya yang diduga terlibat dalam penyimpangan proyek tersebut.
"Bupati harus bertindak tegas terhadap pejabat yang lalai atau bermain dalam proyek publik. Kami juga meminta transparansi penggunaan anggaran agar masyarakat bisa ikut mengawasi," imbuhnya.
Gerakan ini, kata Devin, murni panggilan moral mahasiswa dan pelajar untuk mengawal jalannya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Kabupaten Samosir.
"Kami datang bukan untuk kepentingan politik, tetapi demi kebenaran dan akuntabilitas publik," ujarnya.(mdb)
