Medan - Pemerintah tengah mengkaji pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/ WFH) setiap 1 hari dalam sepekan. Kebijakan ini akan diberlakukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dan juga akan diimbau berlaku untuk karyawan swasta.
Rencana ini menarik berbagai reaksi, termasuk dari pihak pekerja kasar atau buruh.
Hal ini mendapat sorotan Direktur Eksekutif LIPPSU Azhari A.M Sinik yang mengkritik rencana pemberlakuan sistem WFH tersebut. Meski, dia mengaku mendukung upaya pemerintah menghemat konsumsi BBM nasional, Menyusul eskalasi perang antara Amerika Serikat (AS)) dan Israel terhadap Iran yang memicu kenaikan harga BBM dan kekhawatiran potensi kelangkaan minyak dunia.
"Pemerintah melalui Menko Ekonomi waktu lalu mengumumkan berencana memberlakukan WFH ASN 1 hari dalam seminggu dan mengimbau juga untuk swasta, setelah Lebaran dalam rangka efesiensi konsumsi BBM. Menkeu Purbaya sampaikan ada hitungan kasar akan mampu efisiensi 20% (dengan sistem WFH)," kata Azhari di Medan. Senin (30/03/2026).
"Tapi, jika berharap dari WFH ASN dan imbauan kepada sektor swasta untuk WFH bisa efisiensi konsumsi BBM sampai 20%, hitungan tersebut keliru, bahkan berpotensi menimbulkan efek kontraproduktif," tambahnya.
Bukan tanpa alasan, imbuh dia, dengan jumlah ASN (termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/ PPPK) sekitar 5,58 juta orang, dibandingkan jumlah penduduk bekerja yang mencapai 146 juta orang, artinya kebijakan WFH itu hanya menjangkau sekitar 3,8% penduduk bekerja saja.
"Hitungan kasar ini pun jika ASN full seminggu WFH, tapi jika cuma sehari maka jatuhnya sekitar 0,76% saja efesiensinya," tukas Azhari.
"Konsumsi BBM terbesar itu justru terjadi pada aktivitas induk produksi perusahaan suwasta dan pendukungnya, bukan pada mobilitas pekerja/orangnya. Maka hitungan kasar di atas akan lebih kecil lagi, akan di bawah 0,76% efisiensi konsumsi BBM secara nasional," sambungnya.
Bagi ASN, ujarnya, WFH memungkinkan dilakukan karena banyak pekerjaan bersifat administratif dan bisa terkoneksi dengan sistem digital dan bisa dikerjakan di rumah namun untuk buruh apa ada solusi.
"Mungkin tak banyak hambatan dilaksanakan. Tapi untuk swasta, mayoritas pekerjaan adalah di segmen produksi yang tidak memungkinkan dikerjakan oleh pekerjanya di rumah. Ini akan lebih sulit dan lebih rigid dan manajemen bisa kebingungan mengeksekusi WFH pekerja swasta, bisa-bisa terjadi penurunan produktivitas kerja jika dipaksakan dan dampaknya akan terjadi gelombang penguraban tenaga kerja atau PHK" sebutnya.
Alasan lain Azhari mengkritik rencana kebijakan WFH 1 hari dalam sepekan itu adalah tidak ada jaminan terjadi penghematan BBM.
"Apakah bisa dijamin ASN yang WFH tidak keluyuran keluar rumah yang justru akan berdampak konsumsi BBM lebih banyak? Dengan demikian tidak akan efektif program WFH ASN dan imbauan ke sektor swasta dengan tujuan penghematan BBM. Malah akan muncul masalah baru, yaitu potensi penurunan produktivitas," cetusnya.
Jika terjadi penurunan produktivitas, imbuh dia, berpotensi memicu efek domino termasuk kelangkaan barang. Kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya lonjakan harga dan bisa terjadi 'chaos', gejolak ekonomi dan sosial.
Menurut Azhari melalui hari buruh nasional berharap agar pemerintah juga mempertimbangkan pekerja kasar yang berkerja menggunakan tenaga.
"Saya berharap kepada seluruh buruh di Indonesia jangan mudah terpancing dengan isu WFH yang nantinya akan berdampak pengurangan tenaga kerja"jelasnya
"Saran saya kalau memang mau hemat energi dan tetap diberlakukan WFH seluruh Pejabat, Aparat, ASN dan buruh kembali kemasa lampau, gunakan sepeda"sarannya. (sb04/Ferry)
