 |
| Irawan Tanjung saat ditemui wartawan. (dok) |
SAMOSIR : Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Samosir menyayangkan adanya pembatasan akses terhadap wartawan saat menjalankan tugas peliputan Festival Tao Toba Jou-Jou 2026 yang digelar Bank Indonesia (BI) di kawasan Waterfront City Pangururan, Sabtu (8/8).
Ketua PWI Kabupaten Samosir, Tumpal Sijabat, menilai panitia pelaksana seharusnya memiliki mekanisme yang jelas, terbuka dan adil dalam mengatur akses awak media, khususnya wartawan yang datang untuk menjalankan tugas jurnalistik.
Sorotan tersebut mencuat setelah wartawan Samsir Sitanggang mengaku mendapat teguran dari petugas keamanan bernama Irawan ketika hendak melakukan peliputan di sekitar area panggung.
Menurut Samsir, dirinya diminta tidak naik ke area panggung karena disebut hanya wartawan atau media yang telah terdaftar dan memiliki badge dari panitia yang diperbolehkan berada di area tersebut.
“Yang meliput kegiatan harus resmi dan pakai badge dari panitia,” ujar Irawan kepada Samsir, sebagaimana disampaikan wartawan tersebut.
Samsir kemudian mempertanyakan ketentuan tersebut. Pasalnya, pada saat bersamaan terdapat pihak lain yang diperbolehkan berada di sekitar area panggung untuk mengambil dokumentasi.
Menanggapi hal itu, Ketua PWI Samosir Tumpal Sijabat menilai aturan terkait akses media sebenarnya merupakan hal yang wajar apabila berkaitan dengan keamanan dan keterbatasan area. Namun, menurutnya, aturan tersebut harus disampaikan secara terbuka dan diterapkan secara adil kepada seluruh awak media.
“Seharusnya panitia pelaksana menyampaikan dan menjelaskan mekanisme akses awak media secara terbuka sebelum kegiatan berlangsung. Kalau memang ada ketentuan harus terdaftar dan menggunakan badge, sampaikan sejak awal kepada seluruh media, jangan ketika wartawan sudah berada di lokasi baru diberikan pembatasan,” tegas Tumpal.
Ia menilai, ketidakjelasan mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap wartawan dalam menjalankan tugas peliputan.
“Hal seperti ini jangan sampai terkesan menghalang-halangi tugas jurnalistik. Kami tidak mempersoalkan kalau panitia memiliki aturan terkait keamanan dan akses ke panggung. Tetapi aturan itu harus jelas, disosialisasikan sejak awal, dan berlaku adil bagi seluruh media,” ujarnya.
Tumpal juga mempertanyakan pola komunikasi dan koordinasi panitia dengan wartawan maupun yang selama ini menjalankan tugas jurnalistik di Kabupaten Samosir.
Menurutnya, wartawan lokal memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai kegiatan dan perkembangan daerah kepada masyarakat.
“Wartawan di Samosir juga ada. Kami juga ingin dilibatkan. Jangan pula wartawan yang tinggal dan bertugas di Samosir hanya menjadi penonton ketika ada kegiatan besar yang berlangsung di daerahnya sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila konsep peliputan dalam suatu kegiatan mengharuskan media melakukan registrasi terlebih dahulu, PWI Samosir tidak mempersoalkan hal tersebut. Namun, mekanisme registrasi harus jelas, termasuk waktu pendaftaran, proses verifikasi, hingga prosedur mendapatkan badge media.
“Kalau memang konsepnya media harus registrasi, silakan. Kami menghormati itu. Tetapi mekanismenya harus jelas: kapan pendaftaran dibuka, siapa yang melakukan verifikasi, bagaimana mendapatkan badge, dan siapa saja yang berhak memperoleh akses. Jangan sampai wartawan yang datang untuk menjalankan tugas jurnalistik justru diperlakukan seolah-olah bukan bagian dari media,” kata Tumpal.
PWI Samosir berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi dalam kegiatan-kegiatan besar berikutnya. Panitia maupun EO diminta membangun komunikasi yang lebih baik dengan organisasi wartawan dan media yang bertugas di Kabupaten Samosir.
“Kami tidak ingin memperbesar persoalan. Tetapi kami juga tidak ingin tugas jurnalistik dipandang sebelah mata. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Karena itu, kami meminta panitia ke depan lebih terbuka, komunikatif, dan memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh awak media,” pungkasnya.
PWI Samosir menegaskan bahwa pengaturan keamanan dalam sebuah kegiatan merupakan hal yang wajar. Namun, pengaturan tersebut hendaknya dilakukan secara transparan dan tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, pihak panitia pelaksana atau BI juga perlu diberikan ruang untuk memberikan penjelasan terkait mekanisme registrasi dan pembatasan akses media dalam kegiatan tersebut.
Irawan Tanjung yang mewakili pihak Event Organizer (EO) menjelaskan bahwa akses untuk mengambil dokumentasi dari atas panggung hanya diperuntukkan bagi wartawan atau media yang sebelumnya telah terdaftar di panitia dan menggunakan badge resmi.
“Yang meliput kegiatan harus resmi dan pakai badge dari panitia, karena mereka sudah terdaftar di panitia,” ujarnya. (sb01)
