Medan – Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali mencuat di lingkungan Pemko Medan. Kali ini, Mimbar Suara Rakyat Indonesia (MSRI) menyoroti pengadaan 649 unit contactor di Dinas Perhubungan (Dishub) dengan nilai kontrak Rp2,6 miliar.
MSRI menilai pengadaan itu janggal. Selain diduga dimark-up hingga 100%, barang yang dibeli juga produk impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 0%, yang bertentangan dengan aturan pengadaan pemerintah.
Sekjen MSRI, Andi Nasution, menyebut kejanggalan sudah terlihat sejak penyusunan HPS dalam APBD TA 2026.
“Dishub Medan menganggarkan Rp2.689.131.500 untuk 649 contactor. Rata-rata per unit Rp4,1 juta. Padahal harga pasaran produk sejenis maksimal Rp2 jutaan. Ada indikasi mark-up hampir 100%,” kata Andi, Minggu (31/5/2026).
Saat pemilihan penyedia, PPK menunjuk CV. AIM asal Medan Amplas. Di e-katalog LKPP, CV. AIM menawarkan contactor Mitsubishi tipe S-T80 seharga Rp4,5 juta per unit.
“Padahal produk dan merek sejenis dari CV. BPS di Deli Serdang cuma Rp2,4 juta per unit. Itu pun belum dinegosiasi. Jarak harganya sangat jauh,” ungkapnya.
Selain harga, MSRI juga menyoroti TKDN barang yang dibeli 0%. Padahal aturan minimal TKDN untuk pengadaan pemerintah adalah 25%.
“Produk yang dibeli Dishub Medan itu impor 100%. Padahal ada merek lain dengan fungsi sama yang TKDN-nya di atas 25%. Kenapa PPK pilih produk CV. AIM?” tanya Andi.
Kecurigaan makin menguat karena CV. AIM diduga bukan distributor atau agen resmi PT Mitsubishi Electric Indonesia (MEI). “Kami tidak menemukan CV. AIM dalam daftar resmi PT MEI. Diduga CV. AIM hanya jadi calo untuk menggerus duit APBD bersama oknum di Dishub Medan. Ini juga berisiko keaslian produk dan garansi,” tegasnya.
Atas temuan itu, MSRI mendesak Walikota Medan Rico Waas dan Wawako Zakiyuddin Harahap segera menurunkan Inspektorat untuk mengaudit pengadaan tersebut.
“Dugaan mens rea sudah terendus. Sebelum jadi temuan aparat penegak hukum, sebaiknya Pak Rico dan Pak Zaky segera turun tangan,” pungkas Andi. (sb03/Roy)
